INILAH.COM, Banjarmasin - Biaya pelantikan anggota DPR dan DPD yang akan dilaksanakan pada 1 Oktober mendatang menelan Rp 11 miliar. KPU berharap biaya itu bisa dipangkas hingga menjadi Rp 5,5 miliar. Mungkinkah?
"Saya berharap penghematan bisa dilakukan hingga 50 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp 11 miliar," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary usai pelantikan anggota DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (9/9).
Menurut Hafiz, anggaran Rp 11 miliar yang diambilkan dari daftar isian proyek anggaran (DIPA) hanyalah pagu biaya pelantikan, tetapi realisasinya bisa jauh di bawah angka tersebut. Contohnya pengadaan kertas suara pada pemilu lalu dianggarkan Rp 1,8 triliun, namun hanya terpakai Rp 600 miliar. Sehingga bisa dilakukan penghematan sekitar Rp 1,2 triliun.
Begitu juga dengan biaya pelantikan anggota DPR dan DPD saat ini, ia berharap realisasinya jauh di bawah anggaran yang ditetapkan. Beberapa komponen yang bisa dilakukan penghematan antara lain konsumsi, pencetakan buku, dan beberapa kelengkapan pribadi anggota DPR lainnya.
"Seperti baju, kita tidak belikan, karena orangnya terlalu banyak mencapai 692 orang," kata dia.
Sementara komponen yang tidak bisa dihemat antara lain transportasi, karena disesuaikan dengan harga tiket perjalanan dari daerah asal menuju Jakarta. Pelantikan anggota DPR dan DPD pada Oktober akan dijaga ketat oleh 6 ribu personel anggota kepolisian.
"Penjagaan ketat dilakukan karena kondisi Jakarta yang belum terlalu kondusif, karena banyaknya aksi teroris," tandasnya.
Kehadiran Hafiz ke Banjarmasin dalam rangka pelantikan 55 anggota DPRD Provinsi Kalsel. Pelantikan yang lazim dilakukan di Gedung DPRD, kini dilakukan di Gedung Mahgligai Pancasila karena ruang sidang DPRD tidak mencukupi. [*/ikl]
