INILAH.COM, Jakarta - Pengelolaan dana iklan pada debat capres-cawapres mulai mendapat sorotan parlemen. Anggota Komisi II DPR dari Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, mempertanyakan ke mana larinya dana iklan dalam debat yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi itu.
"Tentang iklan ini, tentu harus dilihat, adakah perjanjian kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan stasiun televisi penyelenggara," kata Ferry di Jakarta, Senin (29/6).
Dituturkan dia, yang tidak boleh, adalah jika terdapat dua sumber anggaran. Yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemasukan iklan komersial.
"Tidak boleh ada duplikasi. Boleh tidaknya iklan, hal ini lebih supaya tidak ada duplikasi anggaran," jelas politisi Partai Golkar ini.
Karena itu, mantan Ketua Pansus RUU Pilpres ini mengingatkan, agar jangan sampai hal yang sudah baik, kemudian terganggu karena ketidakjelasan berkaitan dengan sumber anggaran. Pada prinsipnya, lanjut dia, penggunaan anggaran dalam debat kandidat dan kaitan dengan pemasangan iklan tersebut, ada aturannya.
"Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa anggaran untuk pelaksanaan debat capres-cawapres ini diatur dalam undang undang dan bersumber dari APBN," tandasnya. [*/jib]
